Mosi Debat Hukum HAM

Bidang Hukum Pidana

1. Delik penodaan agama (blasphemy) ditinjau dari HAM.
2. Ide Pidana Kerja Sosial (community service order) dalam RKUHP dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
3. Restorative Justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak (Juvenile Delinquency).

Bidang Hukum Perdata

1. Penguatan Subyek Hukum Seorang Bayi
2. Penghapusan Hak Milik Berfungsi Sosial

3.      Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Manifestasi HAM

Bidang Hukum Tata Negara

1. Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Undangan-Undangan sebagai HAM
2. Lembaga paksa Badan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pajak dilihat dari perspektif HAM
3. Potensi Pemanfaatan mediasi panal dalam Perkara KDRT ditinjau dari HAM

Bidang Hukum Administrasi Negara

1.      Eksistensi Pasal 28 H UU Lingkungan Hidup  Mengenai Hak Atas Lingkungan Bersih dan Sehat

Bidang Hukum Internasional

1. Implementasi Badan HAM ASEAN dalam Penegakan HAM Internasional
2. Ratifikasi Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Kejahatan Internasional dalam Rangka Penegakan HAM Internasional.
3. Penerapan Asas Retroaktif (berlaku surut) dalam Undang-Undang HAM terhadap Penegakan HAM dalam kerangka Hukum HAM Internasional

Bidang Hukum Acara

1.      Konsepsi keberadaan saksi mahkota (crongituide) dalam peradilan pidana

2.      Penerobosan tertutupnya pintu upaya hukum terhadap putusan bebas (pasal 244 KUHAP) dengan keberadaan konsepsi ‘bebas tdak murni’

3.      Ketimpangan HAM saksi dan korban dalam KUHAP (Peradilan pidana) terhadap perlindungan HAM tersangka dan/atau terdakwa

Bidang Hukum dan Masyarakat

1. Penyeragaman Hukum dalam KONTEKS Pluralitas Masyarakat Hukum di Indonesi
2. Pemberian Status hukum hak-hak penguasaan /konversasi alam Bagi Anggota Masyarakat yang Tuunduk pada Bentuk Penguasaan Tanah Adat Berbasis Kelompok
3. Kontrak Hukum atas Tanah Lokal (Tanah Adat) oleh Negara