Divisi Kesekretariatan

Ketua Divisi

Anggota Divisi

Read More

Lomba Debat Hukum Internal Fakultas Hukum UNS 2013

Ikutilah Lomba Debat Hukum Internal Fakultas Hukum UNS ! 7 Desember.  Dengan Tema : Mengawal Keadaulatan dan Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Contact Person : 

Satria (Hp. 08999196084) ; 

Ketentuan Debat Sebagai Berikut:

MOSI PEMBERKASAN ADA DI POSTER!

Atau downlond dibawah ini,

Ketentuan LDH      :  Download Ketentuan Lomba

Time Table LDH    :  Download Time Table
Contoh Berkas       :  Download Contoh Berkas

Presented by : KSP "Principium"

Read More

Workshop Anti Kekerasan

KSP "Principium" FH UNS dan International Center of Islam and Pluralism (ICIP) menyelenggarakan Workhsop Anti Kekerasan, di Gedung III FH UNS, dengan tema “Mahasiswa Tolak Kekerasan, Membangun Indonesia yang Lebih Baik” pada tanggal 17 – 18 November 2012. Workshop menghadirkan pembicara aktivis mahasiswa, Nurrahman Aji Utomo SH (Anggota Luar Biasa KSP "Principium" FH UNS), Ketua Prodi Komunikasi FISIP UNS, Dra Prahastiwi Utari MSi PhD, Sinam MS dari Jaringan Radio Komunitas (JRKI) dan Blogger Surakarta, Blontank Poer.

Pers Reales:

• http://www.solopos.com/2012/11/19/ksp-principium-icip-selenggarakan-workshop-348804
• http://www.wonogiripos.com/2012/nasional/pendidikan/ksp-principium-icip-selenggarakan-workshop-348804

Read More

Juara II Ajang Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Brawijaya Law Fair III

dalam kompetisi Karya Tulis Ilmiah Brawijaya Law Fair (BLF3), 2 tim perwakilan dari KSP "Principium" FH UNS masuk dalam  finalis kompetisi tersebut yaitu dari tim Winjani Prita Dewi, dkk serta tim Shahnaz Hani Sofi, dkk..
alhamdulillah pada final kompetisi selama tiga hari tersebut yaitu tanggal 8 - 11 Nopember 2012, akhirnya tim Winjani Prita Dewi, dkk berhasil mendapatkan Juara II.

Read More

TEKNIS PENULISAN LKTM PASCA DIKLAT KSP “PRINCIPIUM”

Selain itu dapat pula didownload melalui link dibawah ini: 

http://www.facebook.com/download/563770466973402/TEKNIS%20LKTM%20KSP.doc

Read More

PROFIL DIVISI KEBENDAHARAAN

KEPALA DIVISI

Destamia Mutiara Arrum 

ANGGOTA DIVISI

Read More

PERSIAPAN PASCA DIKLAT KSP "PRINCIPIUM" 2012

Selamat bagi para calon anggota KSP "Princpium" yang telah mengikut rangkaian acara Diklat kemarin yang dilaksanakan di Tawangmangu pada tanggal 9-11 November 2012. Tetap semangat untuk mengikuti Pasca Diklat KSP "Principium" FH UNS!!! Diatas merupakan informasi untuk peserta Diklat berupa tema karya tulis yang harus dibuat dan nama-nama pembimbing dalam proses pembuatan karya tulis Pasca Diklat KSP "Principium".

Read More

DIKLAT KSP PRINCIPIUM 2012

Para calon anggota KSP Principium sebelum memulai rangkaian kegiatan Diklat melakukan jogging bersama yang kemudian dilanjutkan olah raga pagi. 

Suasana keakraban sarapan pagi saat Diklat KSP Principium 2012, terlihat peserta dan panitia diklat membaur dalam harmoni kekeluargaan. 

Peserta Diklat KSP Principium 2012 menampilkan pertunjukan seni dalam malam Pentas Seni. Terlihat para peserta bersemangat untuk menunjukan penampilannya yang terbaik.

Foto Bersama Sebelum melaksanakan Kegiatan Outbond.

Peserta Diklat KSP Principium foto bersama dengan panitia sebelum kembali ke Solo.

Setelah melaksanakan rangkaian seleksi calon anggota KSP Principium pada tahap screening, kemudian dilanjutkan Diklat KSP Principium  yang dilaksanakan di Tawangmangu pada tanggal 9-11 November 2012. Selama tiga hari calon anggota KSP Principium mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari pemberian materi, pentas seni, hingga diakhiri dengan kegiatan outbond. Kegiatan Diklat KSP Principium 2012 ini merupakan program kerja dari Divisi Pengembangan Potensi Anggota (PPA). Kegiatan ini telah sukses dilaksanakan yang meloloskan beberapa peserta ke tahap selanjutnya, yaitu tahap Pasca Diklat. Tahap Pasca Diklat ini merupakan puncak rangkaian acara dari rekruitmen anggota baru KSP Principium. 

Read More

SEMINAR NASIONAL KSP “PRINCIPIUM”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

KSP “PRINCIPIUM”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada  tanggal 3 november 2012 sukses mengadakan SEMINAR NASIONAL dengan Tema : Penegakan Hukum dan Perlindungan Pengguna Teknologi Informasi dalam Pemberantasan Cyber Crime Di Indonesia, Pada seminar kali ini dihadiri 216 Peserta dari Mahasiswa dan Undangan. Dengan pembicara yang berkopenten dibidangnya yaitu: Fredy Purnomo, S. Kom., M. Kom. Dari Head of school of computer science Universitas Bina Nusantara, Budi Priyono, S.H., M.H. Staf ahli menteri bidang hukum Depkominfo, Kompol Iswanto, S.E. Dari Polda Jawa Tengah, dan Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Guru besar hukum pidana fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Tujuan diadakanya seminar ini adalah  Menumbuhkan wawasan dan pemahaman mahasiswa pada khususnya dan masyarakat di Kota Surakarta pada umunya mengenai permasalahan pelanggaran hukum dan penggunaaan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Hasilnya, dalam seminar kali ini ada poin poin penting yang seharusnya menjadi usulan kami untuk pemangku jabatan membuat kebijakan diantaranya, kebijakan penanggulangan kejahatan harus menjadi satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional sehingga disini perlu dilakukan upaya harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengaturan teknologi informasi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, terhadap kejahatan-kejahatan cyber perlu dilakukan penanganan dalam (tiga) pendekatan; pertama; pada aspek teknologi dengan bijaksana menggunakan penggunaan teknologi informasi dan mewaspadai bahayanya, kedua;pada aspek hukum : diperlukan peraturan-peraturan pelaksana dari UU ITE itu sendiri dan kami merekomendasikan agar pemerintah segera mengesahkan berbagai Rancangan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Informasi dan dan Transaksi Elektronik, ketiga; pada aspek sosiokultural mengedepankan humanisme demi keadilan dan kemanfaatan teknologi informasi.  Mendukung upaya revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan penggunaan Teknologi Informasi sebagai Hak Dasar Warga Negara. Komitmen aparat penegak hukum dan peran serta semua  lapisan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan cybercrime.Masyarakat perlu memahami dan berhati – hati dalam menggunakan sarana teknologi informasi untuk meminimalisir jumlah kejahatan cybercrime di Indonesia.

 

  

RUMUSAN HASIL SEMINAR NASIONAL KSP “PRINCIPIUM” TAHUN 2012

Tanggal 3 November 2012

Tema : Penegakan Hukum dan Perlindungan Pengguna Teknologi Informasi dalam Pemberantasan Cyber Crime Di Indonesia

1.   Kebijakan penanggulangan kejahatan harus menjadi satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional sehingga disini perlu dilakukan upaya harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengaturan teknologi informasi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
2.      Terhadap kejahatan-kejahatan cyber perlu dilakukan penanganan dalam (tiga) pendekatan; Yang pertama; pada aspek teknologi dengan bijaksana menggunakan penggunaan teknologi informasi dan mewaspadai bahayanya. Kedua;pada aspek hukum : diperlukan peraturan-peraturan pelaksana dari UU ITE itu sendiri dan kami merekomendasikan agar pemerintah segera mengesahkan berbagai Rancangan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Informasi dan dan Transaksi Elektronik. Ketiga; pada aspek sosiokultural mengedepankan humanisme demi keadilan dan kemanfaatan teknologi informasi
3.    Mendukung upaya revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan penggunaan Teknologi Informasi sebagai Hak Dasar Warga Negara .
4.     Komitmen aparat penegak hukum dan peran serta semua  lapisan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan cybercrime.Masyarakat perlu memahami dan berhati – hati dalam menggunakan sarana teknologi informasi untuk meminimalisir jumlah kejahatan cybercrime di Indonesia.
5. 
   

Berita Pers Reales:

•        http://www.solopos.com/2012/11/03/seminar-nasional-penegakan-hukum-344527
•        http://joglosemar.co/2012/11/ksp-fh-uns-gelar-seminar-cyber-crime/
•        http://www.sukoharjopos.com/2012/seminar-nasional-penegakan-hukum-344527
•        http://www.sragenpos.com/tag/seminar-nasional/
•        http://www.soloposfm.com/tag/seminar-nasional/

Read More

Seminar Nasional Cybercrime

BERITA- Informasi untuk pengunjung Blog Resmi KSP Principium,  acara seminar nasional yang bertemakan Penegakan Hukum dan Perlindungan Pengguna Teknologi dalam Pemberantasan Cybercrime di Indonesia akan diselenggarakan oleh Kelompok Studi dan Penelitian Principium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pada Tanggal 3 November 2012 di Aula Gedung 3 Fakultas Hukum. Event ini akan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Seminar Nasional ini menghandiri pembicara: Fredy Purnomo S.Kom., M.Kom.; Budi Priyono, S.H., M.H.; AKPB Roma Hutajulus, S.L.K., M.Si.,; dan Prof. Supanto, S.H., M.Hum. Acara ini didukung oleh Kemenkominfo, Kompas, PDAM Solo, dan Wijaya. Contact Person Chyntia 081804088099.

Read More

Pengumuman Hasil Screening Open Recruitment KSP "Principium"

Read More

Profil Divisi Humas

KETUA DIVISI HUMAS

ANGGOTA DIVISI HUMAS

Read More

Profil Divisi Penelitian

GARIS BESAR HALUAN PROGRAM KERJA DIVISI PENELITIAN

1. Meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa  khususnya anggota KSP ”Principium”  dalam bidang penelitian melalui pemberian motivasi dan pembinaan terpadu.
2. Memperbaharui pedoman penelitian secara sistematis.
3. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi setiap kegiatan lomba karya tulis ilmiah khususnya bagi anggota KSP “Principium”.
4. Mengumpulkan, menyusun, dan mengelola, karya tulis ilmiah anggota KSP “Principium”  dalam satu database.

PROFIL ANGGOTA DIVISI PENELITIAN

1. Ketua Divisi 

NAMA                                  : Aprilia Dwi Ariyanti

TEMPAT/ TGL LHR             : Magetan, 15 April 1991

ALAMAT                              

RUMAH                      : KPR Bukit Selosari permai Jl. KH. Dewantoro No. 14 BI/D3   
                                    Selosari, Magetan, Jawa Timur

KOS                            : Jl Surya Utama Jebres Tengah 03/25 Jebres, Surakarta 527126

UNIVERSITAS                     : Universitas Sebelas Maret Surakarta

FAKULTAS/JURUSAN       : Hukum/ Ilmu Hukum

NOMOR HP                           : 085790202075

EMAIL                                   : nyonya_cho@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN  : 

1. SD N Selosari Komplek Magetan (1997-2003)
2. SMP N 1 Magetan (2003-2006)
3. SMA N 2 Magetan (2006-2009)
4. S1 Fakultas Hukum Unversitas Negeri Sebelas Maret (2009- sekarang)

KARYA TULIS :

1. Memotret Konsep Keadilan Terhadap Sistem Pemidanaan Atas Perkara Tindak Pidana Ringan ( Kajian Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ) (2011 )
2. Ancaman Gejala Ketergantungan Internet Terhadap Pergeseran Budaya Remaja Indonesia ( 2012 )
3. Diagnosis Persekongkolan Tender Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Dalam Kasus Proyek Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Indonesia (2012)
4. Pencapaian Kedaulatan Pangan Di Indonesia Melalui Etape Strategis Berdasarkan Prinsip Ekonomi Kerakyatan ( 2012 )
5. Netralitas Media Massa Dalam Pelaksanaan Fungsi Edukasi Politik Di Indonesia ( 2012 ) 

Read More

Profil Ketua Umum

Read More

KONSTITUSI KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN "PRINCIPIUM"

KONSTITUSI
KELOMPOK STUDI DAN PENELITIAN 

"PRINCIPIUM"

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2013

  

ANGGARAN DASAR

 

Pembukaan

Mahasiswa sebagai inti kekuatan pemuda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi tulang punggung negara untuk melanjutkan pembangunan dan kepemimpinan negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya untuk mempersiapkan diri guna mewujudkan harapan tersebut.

Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan paripurna sebagai “kawah candradimuka” bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman. Selain kegiatan akademis, sejatinya diperlukan wadah bagi  mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan menempa diri guna meningkatkan kualitas moral,  intelektual, dedikasi dan profesionalitas serta mewujudkan Tri Darma Perguruan  Tinggi.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, maka kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menyatakan untuk menghimpun diri dalam suatu organisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam kegiatan ilmiah.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” yang selanjutnya disingkat KSP “Principum”.

Pasal 2

KSP “Principium” didirikan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 1992 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

KSP “Principium” berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

BAB II

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 4

KSP “Principium” berasaskan Pancasila.

Pasal 5

KSP “Principium” berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP “Principium”.

Pasal 6

KSP “Principium” bertujuan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

a.       Pendidikan;

b.      Penelitian; dan

c.       Pengabdian Masyarakat.

BAB III

STATUS, SIFAT DAN IDENTITAS

Pasal 7

KSP “Principium” berstatus sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa  (UKM) dan berkoordinasi dengan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum (KMFH) UNS.

Pasal 8

(1)   KSP “Principium” bersifat otonom dalam hal kegiatan dan kebijakan intern organisasi.

(2)   KSP “Principium” bersifat semi otonom dalam hal kegiatan dan kebijakan ekstern organisasi yang membawa nama Fakultas Hukum UNS.

Pasal 9

KSP “Principium” beridentitaskan keilmuan, intelektualitas,  profesionalitas, dan berprestasi.

BAB IV

FUNGSI DAN PERANAN

Pasal 10

KSP “Principium” berfungsi sebagai organisasi kemahasiswaan yang profesional untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat dibidang penalaran maupun kegiatan ilmiah.

Pasal 11

KSP “Principium” berperan aktif sebagai motor penggerak kegiatan ilmiah di Fakultas Hukum UNS  dan menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan diri bercirikan identitas KSP “Principium”.

 

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Keanggotaan KSP “Principum” terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

(2)   Anggota KSP “Principium” ditetapkan oleh pengurus berdasarkan syarat-syarat tertentu.

BAB VI

KEKUASAAN

Pasal 13

Kekuasaan tertinggi KSP “Principium” dipegang oleh Musyawarah Anggota.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Kepemimpinan KSP “Principium” dipegang oleh Pengurus.

Pasal 15

Fungsi pengawasan dan konsultasi KSP “Principium” dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

BAB VIII

KOMITE KHUSUS

Pasal 16

Komite Khusus dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat khusus berdasarkan kebijakan pengurus KSP “Principium”.

BAB IX

HARTA KEKAYAAN

Pasal 17

(1)   Harta kekayaan KSP “Principium” adalah seluruh harta benda yang didapat, dimiliki, dan dihasilkan secara sah, baik berupa uang maupun barang.

(2)   Harta kekayaan KSP “Principium” diperoleh dari:

a.       alokasi dana kegiatan kemahasiswaan Fakultas Hukum UNS;

b.      iuran pengurus dan anggota;

c.       donatur;

d.      sponsor;

e.       usaha yang sah, halal, dan tidak mengikat;

f.       alokasi dana anggota biasa KSP “Principium” sekurang-kurangnya 5 % dari hasil proyek penelitian dan lomba; dan

g.   sumber-sumber lain sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan hukum yang berlaku.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar KSP “Principium” hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 19

(1)   Pembubaran KSP “Principium” hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota.

(2)   Keputusan pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh peserta Musyawarah Anggota yang terdata.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 20

(1)   Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. 

(2)   Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 

 ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Biasa adalah mahasiswa strata satu Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang terdaftar sebagai Anggota KSP “Principium”.
2. Anggota Luar Biasa adalah Anggota Biasa yang telah menyelesaikan masa studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang memperoleh penghargaan keanggotaan berdasarkan kontribusi yang besar terhadap KSP “Principium”.
4. Pengurus adalah Anggota Biasa KSP “Principium” yang melaksanakan mekanisme kerja dan bertanggung jawab mengelola organisasi KSP “Principium”.
5. Majelis Pertimbangan KSP “Principium” merupakan pengawas dan pemberi nasihat atau pertimbangan kepada Pengurus.
6. Musyawarah Anggota adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat organisasi KSP “Principium”.
7. Komite Khusus adalah sekumpulan orang yang dibentuk berdasarkan kebijakan Pengurus untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat khusus dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada.
8. Formatur adalah Ketua Umum terpilih pada Musyawarah Anggota yang belum dilantik untuk membentuk kepengurusan.
9. Mede Formatur adalah peserta Musyawarah Anggota yang dipilih oleh Formatur untuk membantu pembentukan kepengurusan.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

(1)   Untuk menjadi Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.    mengikuti Rangkaian Kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat)  KSP “Principium” yang kemudian dinyatakan lulus; dan

b.    menyatakan kesediaan dalam pelantikan anggota KSP “Principium”.

(2)   Untuk menjadi Anggota Luar Biasa harus memenuhi persyaratan pernah menjadi Anggota Biasa KSP “Principium”.

(3)   Untuk menjadi Anggota Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.       beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.      bersikap dan bertingkah laku yang baik;

c.       bukan merupakan Anggota Biasa maupun Anggota Luar Biasa;

d.      memberikan kontribusi di luar kemampuan KSP “Principium” yang bermanfaat sesuai pertimbangan Pengurus;

e.       dinyatakan layak berdasarkan persetujuan peserta Musyawarah Anggota; dan

f.       menyatakan kesediaan dalam pelantikan untuk menjadi Anggota Kehormatan KSP “Principium”.

Pasal 3

Masa Keanggotaan Anggota KSP “Principium” berakhir apabila:

a.    meninggal dunia;

b.    mengundurkan diri dari keanggotaan KSP “Principium”;

c.    pindah studi dari Fakultas Hukum UNS; dan

d.   diberhentikan dari keanggotaan KSP “Principium”.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Hak Anggota

Pasal 4

Anggota Biasa KSP “Principium”  mempunyai hak untuk:

a.  mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada Pengurus KSP “Principium”;

b.  memilih dan dipilih;

c.  mendapatkan Kartu Tanda Anggota; dan

d. mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan.

Pasal 5

Anggota Luar Biasa KSP “Principium” mempunyai hak untuk:

a.       menanyakan kinerja dan memberikan saran kepada Pengurus KSP “Principium”;

b.      memperoleh informasi yang berkaitan dengan KSP “Principium”; dan

c.       memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil kepada KSP “Principum” .

Pasal 6

Anggota Kehormatan KSP “Principium” mempunyai hak untuk:

a.     mendapatkan Kartu Tanda Anggota Kehormatan;

b.     memperoleh informasi yang berkaitan dengan KSP “Principium”; dan

c.     memberikan bantuan baik materiil maupun immateriil kepada KSP “Principium”.

                       

Bagian Kedua

Kewajiban Anggota

Pasal 7

Anggota Biasa KSP “Principium” mempunyai kewajiban untuk:

a.       menjaga nama baik organisasi;

b.      membayar iuran kas rutin;

c.       berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan KSP “Principium”; dan

d.      menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Anggota Luar Biasa KSP “Principium” mempunyai kewajiban untuk:

a.       menjaga nama baik organisasi;

b.      memberikan informasi yang bermanfaat bagi KSP “Principium”; dan

c.       menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Anggota Kehormatan KSP “Principium” mempunyai kewajiban untuk:

a.       menjaga nama baik organisasi;

b.      memberikan informasi yang bermanfaat bagi KSP “Principium”; dan

c.       menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Syarat dan Masa Jabatan

Pasal 10

Untuk menjadi Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.       telah resmi menjadi Anggota Biasa;

b.      beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.       mampu secara jasmani dan rohani;

d.      bersikap dan bertingkah laku yang baik;

e.       masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UNS; dan

f.       menyatakan kesediaan untuk menjadi pengurus dalam pelantikan Pengurus KSP “Principium”. 

Pasal 11

Masa jabatan Pengurus KSP “Principium” adalah satu periode kepengurusan.

Bagian Kedua

Personalia

Pasal 12

(1)   Pengurus KSP “Principium” dibentuk oleh Formatur dan Mede Formatur terpilih.

(2)   Formasi Pengurus KSP “Principium” sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.

Pasal 13

Pengurus KSP “Principium” disahkan dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang di Fakultas Hukum UNS.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Tugas Pengurus KSP “Principium”:

a.       Melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Anggota KSP “Principium”;

b.      Mengelola, menjaga dan mengembangkan KSP “Principium”;

c.       Menyampaikan Laporan Kerja Kepengurusan dua kali dalam satu periode kepengurusan kepada Ketua Umum melalui Sidang Pleno; dan

d.      Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kerjanya kepada anggota dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”.

Pasal 15

Wewenang Pengurus KSP “Principium”:

a.       Melakukan skorsing maupun pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan;

b.      Membentuk dan menetapkan komite khusus; dan

c.       Membuat ketentuan-ketentuan yang belum diatur sepanjang  tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 16

Hak pengurus sesuai dengan hak anggota sejalan dengan tugas dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi KSP “Principium”.

Pasal 17

Kewajiban pengurus sesuai dengan kewajiban anggota KSP “Principium” yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan wewenang selama tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi KSP “Principium”.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Syarat dan Masa Jabatan

Pasal 18

Untuk menjadi Majelis Pertimbangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.       pernah menjadi Pengurus KSP ”Principium”;

b.      beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.       mampu secara jasmani dan rohani;

d.      bersikap dan bertingkah laku yang baik;

e.       ketika dipilih masih berstatus sebagai mahasiswa strata satu FH UNS; dan

f.       menyatakan kesediaan dalam pelantikan untuk menjadi anggota Majelis Pertimbangan.

Pasal 19

Masa jabatan Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah sesuai dengan masa kerja Pengurus.

Bagian Kedua

Personalia

Pasal 20

Majelis Pertimbangan KSP “Principium” dikoordinasi oleh seorang koordinator dari Anggota Majelis Pertimbangan yang dipilih melalui sidang Pertimbangan.

Pasal 21

(1)   Anggota Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah Anggota Biasa yang dipilih dalam Musyawarah Anggota.

(2)   Jumlah Anggota Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah minimal tiga (3) orang, dan maksimal tujuh (7) orang yang diajukan dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Tugas Majelis Pertimbangan KSP “Principium” adalah:

a.       mengawasi pelaksanaan ketentuan organisasi yang dijalankan Pengurus;

b.      memberikan nasihat dan/atau pertimbangan  kepada Pengurus;

c.       memberikan pandangan umum pada sidang pleno; dan

d.      menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan organisasi yang dijalankan Pengurus dalam Musyawarah Anggota KSP “Principium”.

Pasal 23

Wewenang Majelis Pertimbangan  KSP “Principium”:

1. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengurus apabila melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;dan
2. mengajukan diadakannya Musyawarah Anggota Luar Biasa KSP “Principium” dengan persetujuan lebih dari 1/5 jumlah Anggota Biasa.

BAB V

SKORSING DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

(1)   Anggota dan/atau Pengurus KSP “Principium” dapat diskors dan/atau diberhentikan apabila:

a.    melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan KSP “Principium”; dan

b.    merugikan dan/atau mencemarkan nama baik KSP “Principium”.

(2)   Anggota dan/atau Pengurus KSP “Principium” yang diskors dan/atau diberhentikan mempunyai hak untuk melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 25

(1) Tata cara skorsing melalui:

a. Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Pengurus sebanyak dua kali; dan

b. skorsing (pemberhentian sementara).

(2) Tata cara pemberhentian melalui:

a.  apabila pada ayat (1) telah dilaksanakan dan tidak ada iktikad baik, dapat langsung diberhentikan;

b.  setelah diberikan dua kali Surat Peringatan, dapat langsung diberhentikan sesuai dengan kebijakan Pengurus; atau

c.       dalam keadaan memaksa, dapat langsung diberhentikan sesuai dengan kebijakan Pengurus.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 26

Penanggung jawab Musyawarah Anggota adalah Pengurus KSP “Principium”.

Pasal 27

Musyawarah Anggota KSP “Principium” diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 28

Dalam keadaan memaksa, dengan persetujuan lebih dari 1/5 jumlah Anggota Biasa dapat dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 27 yang selanjutnya disebut Musyawarah Anggota Luar Biasa KSP “Principium”.

Bagian Kedua

Kekuasaan dan Wewenang

Pasal 29

Musyawarah Anggota KSP “Principium” mempunyai kekuasaan dan wewenang:

a.       mengevaluasi dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus;

b.  mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Struktur dan Mekanisme Kerja, Garis-garis Besar Haluan Program Kerja, Kurikulum Pembinaan Anggota KSP “Principium”, dan  Rekomendasi;

c.       memilih dan menetapkan Formatur dan Mede Formatur yang bertugas membentuk Pengurus;

d.      memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan;

e.       menentukan dan menetapkan Anggota Kehormatan; dan

f.       menyusun dan mengesahkan hal-hal lain yang belum diatur Konstitusi yang dianggap perlu untuk kemajuan KSP “Principium”.

Bagian Ketiga

Legalitas

Pasal 30

Peserta Musyawarah Anggota adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan KSP “Principium”.

Pasal 31

(1)   Musyawarah Anggota KSP “Principium” dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari ½  jumlah Anggota Biasa; dan

(2)   Apabila ketentuan ayat (1) tidak terpenuhi, maka pelaksanaannya ditunda 2x10 menit, dengan upaya maksimal untuk menghadirkan peserta dan setelah itu dinyatakan sah.

BAB VII

KOMITE KHUSUS

Pasal 32

Formasi Komite Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

Pasal 33

Komite Khusus mempunyai tugas dan wewenang yang bersifat khusus dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada berdasarkan kebijakan Pengurus.

Pasal 34

Masa jabatan Komite Khusus adalah berdasarkan kebijakan Pengurus.  

BAB VIII

HARTA KEKAYAAN

Pasal 35

Pengelolaan harta kekayaan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pengurus KSP “Principium”.

BAB IX

MARS, LAMBANG, DAN ATRIBUT

Pasal 36

(1)   Mars, lambang, dan atribut KSP “Principium” dibentuk oleh Komite Khusus.

(2) Mars, lambang, dan atribut KSP “Principium” ditetapkan oleh Musyawarah Anggota KSP “Principium”.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 37

Perubahan Anggaran Rumah Tangga KSP “Principium” hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 38

(1)  Setiap Anggota KSP “Principium” dianggap mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan.

(2)  Setiap Anggota KSP “Principium” wajib menaati isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Read More