Sabtu, 06 April 2013

Pekan Hukum Nasional 2013


Kelompok Studi Penelitian (KSP) “Principium” bekerjasama dengan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) menyelenggarakan Kegiatan Pekan Hukum Nasional 2013. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk rangkaian acara yang meliputi Lomba Karya Tulis Ilmiah Piala Bergilir Mahkamah Agung 2013, Kompetisi Contract Drafting, Workshop Nasional, Konferensi Mahasiswa Hukum Indonesia (KMHI), dan Seminar Nasional.

Pekan Hukum Nasional 2013 diselenggarakan sesuai dengan semangat bangsa Indonesia dalam memperbaiki kondisi hukum nasional, menyadari pentingya peran mahasiswa hukum Indonesia sebagai kaum intelekual muda, tentunya memiliki konsekuensi pengemban cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana tersirat dalam kearifan budaya Indoenesia. Di Indonesia, terdapat sosok Semar sebagai ikon pemberi pencerahan diharapkan mampu menginisiasi para pejuang hukum untuk menyelesaikan beragam permasalahan hukum nasional.

Mencermati aksesibilitas hukum bagi rakyat Indonesia terdapat ragam permasalahan terkait bantuan hukum yang belum optimal, informasi publik akan perlindungan hukum ataupun supremasi hukum, dirasa sangat memprihatinkan sebagaimana hasil diskusi Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia yang dilaksanakan pada 11-14 Februari 2013 di berbagai instansi yakni Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan OC. Kaligis & Associate yang menghasilakn sebuah pemahaman bahwa pentingnya aksesbilitas hukum bagi rakyat Indonesia dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Upaya untuk memberikan penguatan aksesibilitas hukum bagi rakyat, khususnya rakyat miskin dan terpinggirkan, merupakan langkah yang tidak dapat ditawar lagi. Hal tersebut didasarkan pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak rakyat Indonesia sebagai warga negara yang seharusnya dijamin oleh Konstitusi. Salah satu dari sekian banyak penyebabnya adalah masih terbatasnya akses yang dimiliki rakyat untuk memperoleh informasi dari berbagai mekanisme dan prosedur pelaksanaan pelayanan dari berbagai kegiatan pembangunan baik yang sifatnya mikro maupun makro.

Gambaran kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan Aksesibilitas Hukum bagi Rakyat Indonesia pada dasarnya adalah bahwa Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945, dan warga negara (claim holder) sebagai bagian dari rakyat mengetahui, memahami, dan menggunakan hak-hak dasar tersebut, di dukung oleh mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. Dibutuhkan pula peran dari mahasiswa yang memiliki peran strategis dalam dinamika sosial rakyat yaitu sebagai agent of change dan agent of control baik pemerintah maupun rakyat terutama dalam aksesbilitas hukum bagi rakyat Indoenesia.

Berdasarkan atas pemikiran diatas, maka kami dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi dan Penelitian “Principium” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (KSP “Principium” FH UNS) bersama dengan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) bermaksud mengadakan kegiatan “Pekan Hukum Nasional 2013” yang terdiri dari lima rangkaian kegiatan yakni; Lomba karya Tulis Mahasiswa piala bergilir Mahkamah Agung, Kompetisi Contract Drafting Nasional, Workshop Nasional, Konferensi Mahasiswa Hukum Indonesia (KMHI), dan Seminar Nasional. Kegiatan Pekan Hukum Nasional 2013 ini bertemakan “Aksesibilitas Hukum bagi Rakyat Indonesia”

Semua kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan serta meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam isu-isu nasional. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menunjang mahasiswa agar berpikir kritis, analitis, serta solutif dalam permasalahan disekitarnya. Dalam hal lain, kegiatan ini sangat penting untuk menemukan bakat-bakat daripada mahasiswa agar dapat dikembangkan dan tersalurkan dengan baik dalam ajang nasional maupun internasional.

0 komentar: